Setiap negara pasti memiliki berbagai macam
permasalahan. Masalah-masalah yang melibatkan masyarakat dan pemerintah tidak akan pernah
mendapatkan penyelesaian, bahkan permasalahan tersebut masih terus berjalan
sampai saat ini. Salah satu contoh permasalahan, yang akan saya bahas disini
adalah mengenai masalah pengangguran dan perluasan lapangan pekerjaan.
Pengangguran
merupakan salah satu contoh masalah yang belum terselesaikan, bukannya selesai
melainkan permasalahan ini, semakin lama semakin rumit dan jumlahnya pun semakin
meningkat. pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang berat untuk
diselesaikan. Tidak ada solusi yang mampu mengatasi atau mengurangi pertumbuhan
angka pengangguran yang terus meningkat setiap tahunnya. Di berbagai provinsi,
pengangguran pun menjadi suatu masalah yang sulit untuk diselesaikan. Pengangguran atau yang biasa disebut tuna karya
adalah istilah bagi orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari
pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu atau seseorang yang
sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran juga dapat
diartikan sebagai seseorang yang telah mencapai usia tertentu yang tidak
memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, agar ia memperoleh upah serta
bisa mencukupi kebutuhan hidup dirinya serta keluarganya.
Di Indonesia, permasalahan mengenai pembangunan
sudah merajalela di kalangan masyarakat mampu hingga masyarakat yang kurang
mampu. Dengan adanya pengangguran, maka tingkat kriminalitas juga akan semakin meningkat,
karena seseorang dituntut harus memenuhi kebutuhan sandang, papan, dan
pangannya. Apabila kebutuhan pokok tersebut tidak terpenuhi, maka seseorang
tersebut akan melakukan berbagai cara agar kebutuhannya terpenuhi.
Pengangguran disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu misalnya saja, bahwa
pengangguran itu bisa timbul karena faktor terbatasnya sumber daya alam yang
tersedia, karena cacat atau umur yamg sudah
lewat, dan karena kurangnya pendidikan dan kurang keterampilan. Masalah pengangguran tidak hanya dapat merugikan
dalam segi ekonomi saja, namun juga dapat berpengaruh dalam segi politik,
keamanan, dan sosial sehingga dapat mengganggu pertumbuhan dan pembangunan
nasional. Pengaruh jangka panjang masalah ini, akan berakibat pada turunnya GNP
dan pendapatan perkapita suatu negara.
Selanjutnya adalah mengenai Kepadatan Penduduk. Kepadatan
penduduk menjadi salah satu faktor timbulnya masalah pengangguran, karena
dengan semakin tingginya jumlah penduduk di suatu daerah, maka akan semakin
banyak masyarakat usia produktif yang mencari pekerjaan untuk menghidupi
dirinya sendiri maupun menghidupi keluarganya. Hal ini menjadi tidak seimbang
karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dan jumlah penduduk di Indonesia
memiliki ketimpangan yang sangat jauh. Sementara itu, dengan bertambahnya jumlah
penduduk yang ada, namun jika mereka tidak memiliki keahlian dan keterampilan, maka
mereka tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan, karena di era globalisasi seperti
saat ini, keahlian dan keterampilan merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat
dibutuhkan
Peran
dan Upaya Nyata Pemerintah Indonesia
Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara secara
kasar mencerminkan tingkat penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan
adanya berbagai kajian. Dalam hitungan, setiap kenaikan 1 persen pertumbuhan,
diperkirakan dapat menyerap sekitar 200 – 300 ribu angkatan kerja.
Pada tahun 2016, ekonomi Indonesia telah tumbuh
sebesar 5,02. Dengan presentase sebesar itu, maka, akan ada sekitar 1 juta – 1,5
juta tenaga kerja baru yang bisa diserap. Prediksi pertumbuhan ekonomi sebesar
5 hingga 5,4 persen oleh Bank Indonesia, dan 5,3 persen oleh Bank Dunia pada
tahun 2017. Terdapat prediksi, bahwa penyerapan tenaga kerja Indonesia tahun
ini dan tahun-tahun sebelumnya akan naik secara signifikan secara terus
menerus. Tentu sangan disadari, bahwa kenaikan ini belum dapat mengimbangi
besarnya angkatan kerja. Menurut survei angkatan kerja nasional tahun
2015-2016, menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka pada bulan Februari
tahun 2015 adalah sebesar 5,81% (7,45 juta), pada bulan Februari tahun 2016
sebesar 5,50% (7,20 juta), dan pada bulan Februari tahun 2017 sebesar 5,33%
(7,01 juta). Pengangguran terbuka
adalah kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali. Sebenarnya,
kunci utama dalam mengatasi masalah pengangguran, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan besaran
belanja pemerintah yang tercermin dalam APBN. Sedangkan faktor eksternal
dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia. Kabar baiknya adalah, bahwa ekonomi
dunia telah pulih dan membaik meski masih tipis. International Monetary Fund
merilis, ekonomi dunia tumbuh sebesar 3,1% pada tahun 2016 dan diperkirakan
merangkak naik menjadi 3,5% pada 2017 dan 3,6% pada tahun 2018. Pulihnya
ekonomi dunia menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian pendapatan
kita masih ditopang oleh ekspor komoditas primer. Seperti batubara, karet, dan
minyak sawit. Berdasarkan kondisi ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia
terus bergegas dalam upaya untuk menciptakan
lapangan kerja melalui berbagai program strategis, diantaranya yaitu dengan mendorong pembangunan
infrastruktur, melalui penyediaan anggaran seperti APBN, BUMN, dan
swasta. Dalam jangka pendek, program ini menjadi lokomotif tercapainya
kesempatan kerja.
Anggaran infrastruktur di masa pemerintahan Presiden
Jokowi saat ini, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pemerintah
menganggarkan sebesar Rp 290 triliun untuk membiayai pembangunan infrastuktur.
Sementara pada tahun 2016, anggaran tersebut melonjak, hingga mencapai Rp 313
triliun. Kemudian, pada tahun 2017, anggaran bertambah menjadi Rp 387 triliun.
Artinya adalah, bahwa dalam rentang waktu 2015-2017, anggaran infrastruktur
yang dialokasikan di dalam APBN sudah mencapai Rp 990 triliun. Anggaran sebesar
itu dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, diharapkan akan dapat menciptakan efek ekonomi berantai yang menggerakkan roda perekonomian dan
menciptakan lapangan kerja.
Kedua,yaitu dengan menumbuhkan investasi. Caranya
dilakukan dengan memperbaiki iklim investasi lewat penyederhanaan perizinan dan
penyediaan sarana investasi. Hal ini dilakukan melalui penyederhanaan regulasi
dan proses perizinan investasi pusat dan daerah, pengembangan layanan perizinan
terpadu, percepatan penyelesaian masalah
investasi, pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategis, dan peningkatan kemudahan berusaha melalui
berbagai paket kebijakan ekonomi, khususnya Paket Kebijakan Ekonomi XII. Upaya keras pemerintah tersebut nyatanya mulai
membuahkan hasil. Realisasi investasi yang dicatat Badan Koordinasi Penanaman
Modal menunjukkan, pada tahun 2015, total investasi sebesar Rp 545 triliun,
terbagi menjadi Rp 179,5 triliun PMDN dan Rp 365,9 triliun PMA. Sementara untuk
tahun 2016 meningkat menjadi Rp 612,8 triliun dengan rincian Rp 216,2 triliun
PMDN dan Rp 396,6 triliun PMA.
Ketiga, yaitu dengan mendorong pendidikan
vokasional. Pemerintah harus mempersiapkan tenaga kerja dengan keahlian
tertentu melalui pendidikan vokasional. Sasarannya menciptakan 1,1 juta
tenaga kerja sesuai permintaan industri. Langkah ini bersifat strategis,
lantaran investor membutuhkan tenaga terampil yang siap kerja untuk menjalankan
industrinya. Tahap terakhir, yaitu dengan mengalokasikan Dana Desa. Pada
tahun 2017, pemerintah telah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp 60 triliun.
Ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp 20,8
triliun, dan tahun 2016 sejumlah Rp 46,98 triliun. Dana desa ini berfungsi
untuk program pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan sarana/prasarana di
pedesaan. Peningkatan ini akan mendorong peningkatan perekonomian daerah.
Jadi, untuk mengatasi masalah pengangguran dan
lapangan pekerjaan, sangat dibutuhkan sekali kerjasama, dan hubungan yang baik
antara pemerintah dan warga negaranya. pemerintah juga harus turun tangan
dengan cara mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menciptakan lapangan
pekerjaan baru, maupun dengan cara–cara lainnya. Pemerintah juga harus
konsisten dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Selain itu, pemerintah
juga harus memberikan pelatihan, penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat
untuk bisa mengembangkan kemampuannya secara optimal. Selain pemerintah yang
membuat kebijakan, masyarakat juga harus berpartisipasi mendukung upaya
pengurangan pengangguran serta peningkatan lapangan kerja yang ada di
Indonesia.
Source : http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/upaya-nyata-pemerintah-membuka-lapangan-kerja.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar